Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah

Turunnya Al-Qur’an dibagi menjadi dua macam :

1. Secara ibtida’i; yaitu ayat Al-Qur’an yang turun tanpa didahului oleh suatu sebab yang melatarbekanginya. Dan mayoritas ayat-ayat Al-Qur’an turun secara ibtida’i, diantaranya firman Allah ta’ala :

وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصّدّقَنّ وَلَنَكُونَنّ مِنَ الصّالِحِينَ

”Dan diantara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah; sesungguhnya Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bershadaqah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih” (QS. At-Taubah : 75).

Sesungguhnya ayat ini mula-mula turun untuk menjelaskan kaligrafi-8keadaan sebagian orang-orang munafiq. Adapun mengenai berita yang masyhur bahwa ayat-ayat ini turun berkaitan dengan Tsa’labah bin Hathib dalam suatu kisah yang panjang yang disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir dan dikuatkan oleh mayoritas da’i (pemberi nasihat), merupakan riwayat yang dla’if (lemah) yang tidak dapat dibenarkan.

2. Secara sababi; yaitu ayat Al-Qur’an yang diturunkan didahului oleh suatu sebab yang melatarbelakangi. Sebab-sebab tersebut bisa berupa :

a. Pertanyaan yang dijawab oleh Allah ta’ala. Contohnya :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ

”Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji” (QS. Al-Baqarah : 189).

b. Kejadian sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan dan peringatan.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنّ إِنّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

”Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab : “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja” (QS. At-Taubah : 65).

Dua ayat di atas turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari golongan munafik yang berkata dalam suatu majelis pada waktu perang Tabuk : “Kami tidak melihat orang semisal pembaca Al-Qur’an kita ini, mereka paling besar perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh”. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan para shahabat beliau. Kemudian hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat Al-Qur’an. Kemudian laki-laki tersebut dating kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam untuk meminta maaf kepadanya, maka beliau menjawab dengan memebacakan firman Allah ta’ala :

أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

”Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, danRasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” (QS. At-Taubah : 65).

c. Adanya suatu permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukumnya. Contohnya :

قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

”Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Al-Mujaadilah : 1).

Lain hari, terjadi lagi kehilangan nyawa yang sesungguhnya tidak perlu: 16 orang terbunuh dan 16 orang masih hilang pada saat banjir dan longsor di Tahuna, sebuah pulau kecil dekat Sulawesi.
Dengan kecepatan yang mengerikan, Indonesia telah menggantikan Bangla Desh dan India sebagai bangsa yang paling rentan bencana di dunia. Jika nama Indonesia muncul pada daftar judul utama di berita Yahoo, besar kemungkinan telah terjadi lagi suatu tragedi besar yang sesungguhnya tidak perlu terjadi di salah satu pulau dari kepulauan yang tersebar luas ini.

Pesawat terbang hilang atau tergelincir di landasan pacu, kapal-kapal ferry tenggelam atau rontok di lautan bebas, kereta api bertabrakan atau tergelincir satu kali seminggu, penumpang yang tak berkarcis berjatuhan dari atap yang berkarat. Tumpukan sampah yang berbau busuk dan tidak diatur telah menimbun kelompok pemulung yang tak berdaya, tanah longsor telah menghanyutkan rumah-rumah kardus ke anak-anak sungai, gempa bumi serta gelombang pasang telah menghancurkan kota-kota serta desa-desa pantai. Kebakaran hutan di Sumatra telah menyesakkan nafas penduduk di daerah yang luas di Asia Tenggara.
Ruang lingkup bencana sebesar ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan sungguh aneh jika mengabaikannnya sekedar sebagai nasib jelek bangsa atau amarah Tuhan ataupun karena amarah alam belaka. Sebagian besar bencana ini harus dipersalahkan pada korupsi, inkompetensi atau sekedar ketidakacuhan dari kelompok elite yang sedang berkuasa dan para pejabat peemrintah. Adalah kemiskinan, minimnya projek untuk kepentingan umum, dan kegemaran [para pejabat untuk ] mencuri yang membunuh ratusan ribu prya, wanita serta anak-anak Indonesia yang tidak berdaya.
Sejak kudeta militer dalam tahun 1965 yang disponsori Amerika Serikat yang menjatuhkan Sukarno, dan menaikkan rezim militer yang sangat anti komunis, korup, dan pro pasar dari diktator Suharto, Indonesia terhindar dari pengawasan yang sungguh-sungguh dari media dan pemerintahan negara-negara Barat. Setelah jatuhnya Suharto dalam tahun 1998, Indonesia dipuji oleh media massa sebagai suatu demokrasi yang sedang tumbuh dan semakin toleran.
Sebagian dari bencana ini adalah buatan manusia; [dan] hampir semuanya malah bisa dicegah. Dalam penelusuran yang lebih cermat semakin jelas terlihat bahwa orang-orang mati karena hampir tidak ada upaya pencegahan, kurangnya pendidikan (Indonesia merupakan negara yang ketiga paling rendah prosentase GDP anggaran pendidikannya sesudah Equatorial Guinea dan Ecuador) dan suatu sistem ekonomi pro pasar yang buas yang membiarkan sekelompok kecil orang kaya untuk memperkeya dirinya sendiri di atas penderitaan orang banyak yang hidup dengan biaya kurang dari dua dollar sehari. Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap bagaimana berfungsinya masyarakat Indonesia bisa sangat mengerikan. Namun, menghindari pengungkapan hal ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yang berharga dari ratusan ribu manusia.
Indonesia didorong oleh semangat mencari untung dalam bentuknya yang paling ekstrim. Ia juga merupakan salah satu dari bangsa yang paling korup di muka bumi. Dan kelihatannya tidak ada keuntungan cepat yang dapat diperoleh dari mengambil langkah-langkah preventif. Dimanapun dunia, bendungan dan dinding anti-tsunami dipandang sebagai pekerjaan umum dan justru perkataan –umum—yang telah hampir lenyap dari kamus mereka yang membuat keputusan di Indonesia. Keuntungan berjangka pendek bagi sekelompok khusus orang diberikan prioritas yang lebih tinggi dari kemanfaatan berjangka panjang bagi seluruh bangsa. Keruntuhan moral dari bangsa ini terbayang dalam skala nilai: orang korup tapi kaya memperoleh penghormatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang jujur tapi miskin.
Tenggelamnya kapal-kapal ferry bukanlah “karena angin kencang dan ombak”; kapal-kapal itu tengelam karena penih sesak oleh penumpang dan karena perawatan yang buruk. Semuanya bisa dijadikan uang, bahkan keselamatan ribuan penumpang. Perusahaan-perusahaan hanya ingat terhadap keuntungannya sendiri, sedangkan para pengawas dari pemerintah hanya memperhatikan uang suap belaka. Tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dengan ratusan kurban dan disiarkan secara luas itu hanyalah salah satu dari ratusan kecelakaan laut yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Walaupun tidak bisa diperoleh angka statistik yang pasti (dengan alasan yang dapat diduga, yaitu karena pemerintah Indonesia berusaha sekeras-kerasnya untuk mencegah dipublikasikannya statistik komparatif secara lengkap), beberapa rute pelayaran kehilangan lebih dari tiga kapal setiap tahun.
Catatan keamanan dari industri penerbangan Indonesia merupakan salah satu yang paling buruk di dunia. Sejak tahun 1997, sekurang-kurangnya 666 orang telah meninggal dalam delapan kecelakaan pesawat di Indonesia. Latihan terhadap beberapa orang pilot sedemikian buruknya sehingga pesawat sering tergelincir di landasan pacu atau sama sekali tidak bisa menemukan landasan, atau [malah] mendarat di bagian tengah landasan. Pemeliharaan pesawat adalah masalah lainnya: flaps sering tidak berfungsi sama sekali; roda tidak dapat dimasukkan setelah take-off, ban yang jarang diganti cenderung meletus pada saat mendarat. Sungguh merupakan suatu keajaiban bagaimana beberapa pesawat – khususnya pesawat tua Boeing 737 yang diterbangkan oleh hampir semua peruhasaan penerbangan Indonesia – bisa lolos dari inspeksi.
Setelah mewawancarai pejabat penerbangan sipil lokal (yang jelas namanya tidak mau disebutkan) wartawan Anda mengetahui bahwa sistem navigasi dari beberapa bandar udara Indonesia berada dalam keadaan yang amburadul, terutama bandar udara Makasar di Sulawesi dan Medan di Sumatra.
Rata-rata, telah terjadi satu kecelakaan kereta api setiap enam hari di Indonesia, umumnya disebabkan karena kurangnya penjagaan pada 8000 lintasan kereta api. Sebagai perbandingan, kereta api Malaysia tidak pernah mengalami kecelakaan fatal selama 13 tahun sampai tahun 2005 ( kecelakaan terjadi tahun 2006, yang statistiknya bisa diperoleh).
Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia secara relatif mempunyai jumlah mobil per kapita yang kecil, namun jalan-jalannya merupakan jaringan jalan yang “paling banyak digunakan” di dunia (hanya nomor dua setelah Hongkong yang bukan merupakan negara): 5.7 juta kenderaan-km per tahun dari jaringan jalan. (2003, The Economist World in Figures, 2007 Edition). Menurut The Financial Times, walaupun kepadatan yang luar biasa serta lalu lintas yang bagaikan merangkak ini, lebih dari 80 orang tewas setiap hari di jalan-jalan Indonesia, umumnya disebabkan oleh karena amat buruknya infrastruktur dan amat lemahnya penegakan hukum.
Gempa bumi belaka tidaklah membunuh manusia. Faktor penyebab banyaknya jatuh korban adalah buruknya konstruksi rumah serta bangunan, bersamaan dengan kurangnya upaya preventif dan pendidikan preventif. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia rentan terhadap bencana; bahwa ia berada di kawasan yang disebu sebagai ‘lingkaran api’ (ring of fire). Namun kaum miskin tidak bisa mengharapkan adanya proyek perumahan umum yang mampu menahan gempa (seperti yang dibangun di negara tenggara Malaysia). Hampir setiap keluarga harus engurus nasibnya sendiri: mereka harus meracnang dan mendirikan tempat tinggalnya sendiri. Gempa besar membunuh ratusan orang, kadang-kadang ribuan orang, dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan rumah mereka. Sekurang-kurangnya 5.800 orang meninggal dan 36.000 luka-luka pada tanggal 27 Mei 2006 sewaktu gempa berkekuatan 6.2 skala Richter menghantam daerah Jawa Tengah dekat kota bersejarah Yogyakarta. Infrastruktur yang primitif, fasilitas
media yang tidak memadai, dan korupsi yang terjadi pada saat pendistribusian bantuan merupakan faktor yang menyebabkan tingginya jumlah korban pada saat terjadinya goncangan.
Pembabatan hutan secara tidak sah (illegal logging) dan penggundulan hutan merupakan alasan utama terjadinya tanah longsor. Semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan di tempat-tempat lain, tetapi para pejabat pemerintah enggan sekali melakukan penangkapan, oleh karena mereka yang bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan tersebut biasanya kaya raya dan mempunyai koneksi dengan negara dimana bahkan keadilan bisa dijual. Demikian banyak bentuk penyelesaian terhadap masalah-masalah ini, termasuk penegakan hukum, inspeksi dan upaya untuk mencari nafkah alternatif bagi masyarakat yang sedemikian putus asanya, sehingga mereka secara harfiah terpaksa ikut serta menggali lubang kuburnya sendiri dengan menghancurkan lingkungan, yang selanjutnya menghancurkan seluruh masyarakat itu sendiri. Namun hampir tidak ada yang dilakukan sama sekali, oleh karena pembabatan hutan secara tidak sah merupakan bisnis raksana dan sangat
menguntungkan, yang dapat mengisi demikian banyak telapak tangan yang menunggunya dengan sukacita.
Bulan lalu, beberapa puluh orang terbunuh kaena tanah longsor dan banjir bandang di bagian utara pulau Sumatra, yang memaksa 400.000 oang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Pada bulan Juni 2006, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hutan lebat telah menewaskan lebih dari 200 orang di provinsi Sulawesi Selatan.
Gelombang raksasa, yang terkenal sebagai tsunami, telah menewaskan lebih dari 126.000 orang di provinsi Aceh pada bulan Desember 2004. Bukan saja reaksi dari pemerintah Indonesia dan militernya amat lamban, sebagian besar dari bantuan luar negeri yang amat banyak itu lenyap karena korupsi. Jangankan membantu korban, banyak anggota tentara Indonesia memeras sogokan dari lembaga-lembaga bantuan dan merusak perbekalan atau air minum yang berharga jika sogokan tidak dibayar. Dalam suatu kasus menyolok tentang perampasan tanah oleh pemerintah, banyak korban dihambat pulang ke tanahnya sendiri, sedangkan anak-anak dipisahkan secara paksa dari orang tuanya (karena kehilangan sertifikat kelahiran) dan ‘diadopsi’ oleh organisasi-organisasi keagamaan; beberapa di antaranya menjadi korban perdagangan manusia (human traficking). Lebih dari dua tahun setelah terjadinya tragedi yang menghancur-luluhkan Aceh ini, ratusan ribu orang masih tinggal di rumah-rumah darurat.
Masih banyak korban tsunami lainnya, yang menghantam pantai Jawa selatan pada tanggal 17 Juli 2006 yang masih menunggu bantuan yang berarti. Menurut angka-angka resmi, sebanyak 600 orang tewas, namun angka yang sebenarnya hampir pasti jauh lebih tinggi. Pejabat-pejabat Indonesia tela menerima peringatan dini dari Jepang namun tidak anu bertindak, kemudian mengatakan bahwa tidak banyak yang dapat diperbuat karena daerah tersebut tidak dilengkapi dengan sirene atau pengeras suara.
Indonesia sering menderita berbagai jenis bencana buatan manusia yang sungguh sukar untuk dimengerti dan diperbandingkan dengan apapun juga. “Banjir limpur” baru-baru ini telah menenggelamkan demikian banyak desa di luar Surabaya. Bencana itu terjadi karena tidak dipatuhinya prosedur secara wajar oleh suatu perusahaan eksplorasi gas (yang sebagian sahamnya dimiliki oleh salah seorang menteri kabinet). “Kecelakaan” ini telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang menjadi pengungsi, dan merendam lebih dari 1.000 are tanah dengan lumpur panas, menghancurkan satu-satunya jalan raya dari Surabaya serta jalan kereta api utama. Sampah telah menguburkan suatu desa pemulung miskin pada sebuah penimbunan sampah tanpa izin di luar kota Bandung. Banyak lagi kejadian seperti itu, tapi daftar lengkap akan memenerlukan banyak sekali halaman surat kabar, bahkan mungkin suatu buku yang khusus ditulis tentang hal itu.
Masalahnya adalah: kapankah rakyat Indonesia akan berkata bahwa sudah cukup apa yang terjadi itu dan kapankah mereka akan menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, angka-angka statistik yang benar, dan ‘cetak biru’ yang konkrit untuk menyelesaikannya?
Hampir di semua negara, dua bencana yang terjadi baru-baru ini – peristiwa tenggelam yang mengerikan dari kapan ‘Satria Nusantara” dan ‘hilang’-nya pesawat Boeing 737 Adam Air dengan 102 penumpang – sudah lebih dari cukup untuk memaksa menteri kabinet untuk mengundurkan diri. Di Indonesia, kedua tragedi ini dipandang (atau ditampilkan) hanya sebagai suatu nasib buruk lainnya belaka tanpa meminta pertanggungjawaban atau akuntabiltas siapa pun juga.
Pers dan media massa Indonesia telah melaporkan secara detail masing-masing dan setiap bencana itu. Tetapi mereka gagal untuk menegaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah suatu keadaan luar biasa dan tidak dapat ditoleransi, bahwa mungkin tidak ada negara besar lainnya di dunia yang mengalami demikian banyak korban manusia yang tidak semestinya terjadi karena bencana buatan manusia atau bencana yang sesungguhnya bisa dicegah. Upaya mengaitkan demikian banyak bencana dengan korupsi da sistem sosial ekonomi telah ditolak sama sekali. Surat kabar Indonesiaterkemuka Jakarta Post, baru-baru ini memberangus komentar ini, dan menolak menerbitkannya di halaman-halamannya.
Sejak Desember 2004, Indonesia telah kehilangan sekitar 200 ribu orang rakyatnya dalam berbagai bencana, tidak termasuk kecelakaan mobil di jalan raya dan konflik bersenjata yang terjadi di seluruh kepulauan Indonesia. Jumlah itu lebih besar dari jumlah korban di Irak pada saat yang sama, juga lebih besar dari korban yang jatuh di Sri Langka atau di Peru selama perang saudara yang demikian lama. Sungguh, banyak orang Indonesia yang hidup dalam keadaan berbahaya dan penuh risiko seperti mereka yang hidup di daerah yang tercabik-cabik oleh perang. Sebagian besar mereka tidak menyadarinya, oleh karena statistik komparatif atau tidak tersedia atau telah ditekan.
Indonesia adalah miskin, tetapi masih berada dalam posisi untuk melindungi sebagian dari warganya yang rentan. Masalah utama adalah tidak adanya kehendak politik (political will). Cukup banyak semen dan batu bata untuk membuat bendungan dan dinding untuk menghambat tsunami, untuk memperkuat bukit-bukit di sekitar kota-kota, yang terancam akan dikuburkan oleh tanah longsor. Suatu penglihatan sekilas di sekitar Jakarta berlusin-lusin shopping malls baru dibangun di beberapa tempat, dimana istana-istana mewah dari pejabat-pejabat yang korup telah memakan berhektar-hektar tanah.
Keengganan untuk menyelesaikan masalah mempunyai akarnya pada korupsi. Badan-badan usaha serta pejabat-pejabat lokal telah mengembangkan kemampuan khusus untuk mengeruk keuntungan dari apa pun juga, bahkan dari bencana dan dari pederitaan berjuta-juta rakyatnya sendiri. Dalam kalimat sederhana, korupsi adalah pencurian dari publik. Tetapi jika korban yang harus dibayar harus dihitung dengan hilangnya ratusan ribu nyara, ia menjadi pembunuhan massal.

Secara umum keadaan Indonesia saat ini merupakan masa transisi dari krisis multi dimensi menuju keadaan yang baru. Masa transisi ini ditandai dengan anomi, yaitu keadaan masyarakat yang kehilangan pegangan nilai-nilai yang diakui umum, norma-norma menjadi kabur, dan ditambah dengan menipisnya kesabaran telah menimbulkan berbagai tindakan anarki, serta konflik horisontal yang luas. Oleh karena itu satu dua tahun ini adalah masa paling kritis dan penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Sikap dan tindakan masyarakat dan pemerintah tahun-tahun ini menentukan masa depan Indonesia.
Di tengah krisis yang menuntut setiap orang bertahan hidup dari hari ke hari, kegiatan merumuskan masa depan -10 tahun ke depan- merupakan tindakan yang sangat optimistis. Apalagi bila masa depan itu adalah masa depan Indonesia. Kita catat provinsi Timor Timur berpisah dari Indonesia tahun 1999. Aceh bergolak menuntut referendum, yang salah satu opsinya adalah memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan memisahkan diri juga terjadi di Irian Jaya dan Riau. Di samping itu terjadi konflik yang bersumber dari SARA (Suku, Agama, Ras, Aliran), seperti terjadi di Maluku dan Kalimantan Barat. Konflik elite politik di Jakarta bisa diamati secara transparan. Kedudukan Gus Dur sebagai presiden pada dasarnya sangat labil, karena basis pendukungnya tidak terlalu kuat, yaitu gabungan dari poros tengah dan poros Golongan Karya, yang bukan merupakan koalisi yang kokoh. Walaupun indikator ekonomi tiga bulan pertama pemerintahan Gus Dur mengalami perbaikan, tapi banyak orang merasa tidak puas. Penderitaan yang pedih karena krisis multi dimensi saat-saat terakhir Orde Baru, membuat orang tidak sabar dan ingin cepat lepas dari penderitaan. Namun proses rehabilitasi memerlukan waktu dan kerja keras. Dengan demikian kini terjadi pacuan antara kecepatan rehabilitasi keadaan dengan kesabaran masyarakat yang semakin tipis. Namun juga harus dicatat bahwa memang ada kelompok yang benar-benar tidak suka kepada pemerintahan Gus Dur, dan berusaha untuk melengserkannya. Dan sebagian lagi, cukup banyak aktivis yang terbius suasana romantisme reformasi.

Mempersiapkan diri

Inilah sebagian kenyataan Indonesia saat ini. Perubahan berlangsung cepat dan unpredictable. Lalu apa yang harus kita perbuat. Apakah kita membiarkan diri kita terbawa arus perubahan keadaan, tanpa persiapan sama sekali, atau kita mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kejadian yang mungkin terjadi di masa depan? Membiarkan diri terbawa arus perubahan keadaan mempunyai risiko yang lebih besar bagi Indonesia maupun diri kita masing-masing, daripada mempersiapkan berbagai antisipasi terhadap segala kejadian yang mungkin terjadi. Landasan pemikiran inilah yang mendorong 26 orang di Jawa Barat datang ke “Pertemuan Puncak” di Puncak Pass Hotel, Cianjur, 1-5 Desember 1999. Ke 26 orang ini berasal dari berbagai kalangan, antara lain buruh, petani, pedagang, pengusaha, TNI, Polri, birokrat, wartawan, aktivis LSM, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Para peserta ini berdialog dengan menggunakan scenario planning yang pernah dilakukan di Afrika Selatan dan Kolumbia. Inisiator pertemuan ini adalah Kelompok Indonesia Masa Depan yang didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kelompok IMD ini juga menyelenggarakan dialog penyusunan skenario di provinsi-provinsi lain, yang kemudian diangkat dalam dialog nasional, tahun 2000.

Empat skenario

“Pertemuan Puncak” itu memilih eksistensi Indonesia sebagai focal concernnya. Apakah Indonesia masih ada pada tahun 2010, jika masih ada bagaimana keadaannya? Dari sini peserta mencoba mencari driving forces yang paling dominan mempengaruhi focal concern tersebut. Dari dialog diambil kesimpulan, bahwa driving forces yang paling berpengaruh bagi tegak dan rubuhnya Indonesia adalah tingkat peranan masyarakat, serta tingkat intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Tingkat peranan masyarakat terbentang di antara dua ekstrem, yaitu masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Masyarakat terbuka ialah suatu masyarakat yang membuka diri terhadap perubahan kemajuan, dan perbaikan dengan mengikutsertakan partisipasi warganya dalam mengambil keputusan dengan memberdayakan kreativitas setiap warganya. Sedangkan masyarakat tertutup adalah sebaliknya. Adapun intervensi pemerintah terhadap kehidupan ekonomi juga terbentang di antara dua ekstrem, yaitu tingkat intervensi yang rendah dan yang tinggi. Masa depan Indonesia sangat ditentukan pilihan masyarakat dan pemerintah, apakah mereka memilih masyarakat tertutup atau terbuka, dan tingkat intervensi pemerintah dalam kehidupan perekonomian.

Paparan 1. Matriks Skenario Indonesia 2010

Dari variasi yang diturunkan melalui driving forces ini maka disusunlah matriks skenario yang mungkin terjadi. Hasil matriks itu melahirkan empat skenario, yaitu :

1. Skenario yang lahir dari gabungan masyarakat tertutup dengan tingkat intervensi pemerintah yang tinggi dalam kehidupan perekonomian, yang kemudian disebut sebagai Skenario Zamrud Berserakan. Skenario ini menggambarkan Indonesia terpecah, pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi. Peranan masyarakat rendah, setelah terjadinya kudeta yang mengubah keadaan masyarakat terbuka menjadi masyarakat tertutup. Untuk bertahan hidup, pemerintah melakukan intervensi ekonomi yang sangat tinggi. Kelaparan terjadi di mana-mana. Pada saat yang sama Indonesia dikucilkan oleh masyarakat dunia.

2. Skenario yang lahir dari gabungan masyarakat tertutup dengan tingkat intervensi pemerintah yang rendah dalam kehidupan perekonomian, yang kemudian disebut sebagai Skenario Riak Tangis di Nusa Damai. Skenario ini menggambarkan ketidaksabaran masyarakat dan pemerintah Indonesia setelah menyaksikan bahwa pengambilan keputusan dan kompromi dalam masyarakat terbuka terlalu banyak memakan waktu dan energi, yang disertai dengan perdebatan sengit dan bising. Padahal masalah yang dihadapi Indonesia sangat berat dan memerlukan penanganan yang cepat. Maka diambillah pilihan untuk membatasi keterbukaan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan kerja bisa lebih efisien. Di bidang ekonomi, pemerintah hanya sedikit melakukan intervensi, sehingga pertumbuhan berlangsung cepat. Namun karena kebijakan negara memprioritaskan ekonomi, dan untuk itu hak-hak rakyat banyak dikorbankan. Pada akhirnya, masyarakat dunia tidak bisa mentoleransi lagi terhadap Indonesia, dan kampanye pemboikotan terhadap produk Indonesia dilancarkan di seluruh dunia.

3. Skenario yang lahir dari gabungan masyarakat terbuka dengan tingkat intervensi pemerintah yang tinggi dalam kehidupan perekonomian, yang kemudian disebut sebagai Skenario Kawah Bergolak. Skenario ini menggambarkan keadaan Indonesia yang tak pernah reda sejak runtuhnya Orde Baru. Masyarakat terbuka merangsang perdebatan tidak ada hentinya di kalangan masyarakat. Waktu dan energi hanya digunakan untuk berdebat dan mengatasi pergolakan politik. Padahal tekanan kemiskinan akibat krisis ekonomi perlu mendapat penyelesaian segera. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sesegera mungkin, maka pemerintah melakukan intervensi yang tinggi demi menyelamatkan masyarakat miskin, akibatnya pengurasan sumber daya alam tak terkendali sama sekali. Indonesia bagaikan kawah yang bergolak. Setiap waktu bisa meletus dan memporakporandakan Indonesia.

4. Skenario yang lahir dari gabungan masyarakat terbuka dengan tingkat intervensi pemerintah yang rendah dalam kehidupan perekonomian, yang kemudian disebut sebagai Skenario Fajar Menyingsing, Kabut Mulai Tersibak. Skenario ini terjadi karena masyarakat dan pemerintah konsisten dan sabar untuk membangun masyarakat terbuka, yang mendorong makin kuatnya peranan masyarakat dan makin berkurangnya kekuasaan pemerintah. Ketidaksabaran memang terus menggoda dan korban benar-benar berjatuhan. Berkali-kali masyarakat dan pemerintah tergoda untuk mengurangi keterbukaan masyarakat, tapi niat itu dikalahkan dengan ketakutan makin terancamnya kemanusiaan dan Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintah mengurangi intervensinya, kecuali beras. Konflik-konflik horisontal yang terjadi di awal pemerintahan Gus Dur membuat orang makin takut terhadap perpecahan. Jika Indonesia pecah, maka nusantara akan kembali seperti sebelum dijajah Belanda. Perang antar negara baru tak akan terelakkan. Ketakutan perang antar negara -pecahan Indonesia- inilah yang menjadikan masyarakat tetap menjaga kesatuan Indonesia.

Kemungkinan salah satu dari skenario itu akan terjadi di Indonesia, tapi mungkin pula yang terjadi tidak ada kemiripan sama sekali dengan ke empat skenario tersebut. Mungkin ada orang yang tidak sependapat dengan perumusan skenario dan merumuskan berbagai kemungkinan masa depan Indonesia sendiri, setelah mereka membaca empat skenario ini.

Paparan 2. Diagram Pohon Skenario Indonesia 2010

Jika hal itu terjadi maka penyusunan skenario ini boleh dikatakan berhasil, karena usaha ini memang dimaksudkan untuk merangsang diskusi di tengah-tengah masyarakat tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi di Indonesia di masa depan. Jika memungkinkan empat skenario ini akan disebarkan melalui media massa, sehingga bisa diketahui masyarakat luas, dan tidak hanya menjadi milik segelintir elit dalam masyarakat, khususnya Jawa Barat. Dengan demikian diskusi tentang skenario ini menjadi wacana publik, dan diharapkan setelah itu muncul gagasan-gagasan lain dalam masyarakat. Diharapkan dalam diskusi itu, anggota masyarakat lebih memfokuskan pemikiran untuk masa depan Indonesia, dan tidak terlalu terbelenggu oleh masa lalu maupun masa kini. Dan yang terpenting, masyarakat diminta untuk memfokuskan pada apa yang mungkin terjadi, dan bukan pada apa yang harus terjadi. Hal ini perlu digaris bawahi untuk mengubah cara berpikir yang konvensional tentang masa depan.

Neraca, Strategi, dan Masa Depan

Jika gambaran masa depan Indonesia sudah tergambar dalam skenario, maka langkah selanjutnya adalah menentukan common ground. Perlu dibuat neraca keadaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, politik, hukum, pertahanan, dan lain-lain, yang kira-kira bisa mudah dimengerti oleh semua orang. Dan, yang terpenting adalah menemukan common value yang menjadi pegangan seluruh masyarakat Indonesia. Apakah itu Pancasila atau hak-hak asasi manusia. Secara umum keadaan Indonesia saat ini merupakan masa transisi dari krisis multi dimensi menuju keadaan yang baru. Masa transisi ini ditandai dengan anomi, yaitu keadaan masyarakat yang kehilangan pegangan nilai-nilai yang diakui umum, norma-norma menjadi kabur, dan ditambah dengan menipisnya kesabaran telah menimbulkan berbagai tindakan anarki, serta konflik horisontal yang luas. Satu dua tahun ini adalah masa paling kritis dan penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Sikap dan tindakan masyarakat dan pemerintah tahun-tahun ini menentukan masa depan Indonesia. Skenario yang ditawarkan oleh “Pertemuan Puncak” ini hanya memberikan gambaran apa yang mungkin terjadi, yang kemungkinan terlahir dari pilihan sikap dan tindakan kita saat ini. Namun, harus segera dicatat, bahwa kemungkinan keadaan Indonesia bisa lebih parah daripada yang digambarkan oleh skenario ini, atau sebaliknya.

TIPS PENGATURAN JADWAL BELAJAR EFEKTIF

Pengaturan Waktu adalah membuat dan melakukan jadwal belajar agar dapat mengatur dan memprioritaskan belajarmu dalam konteks membagi waktu dengan aktivitas, keluarga, dan lain-lain.

Pedoman:
~ Perhatikan waktumu.
~ Refleksikan bagaimana kamu menghabiskan waktumu.
~ Sadarilah kapan kamu menghabiskan waktumu dengan sia-sia.
~ Ketahuilah kapan kamu produktif.

Dengan mengetahui bagaimana kamu menghabiskan waktu dapat membantu untuk:

Pertama, Membuat daftar “Kerjaan”. Tulislah hal-hal yang harus kamu kerjakan, kemudian putuskan apa yang dikerjakan sekarang, apa yang dikerjakan nanti, apa yang dikerjakan orang lain, dan apa yang bisa ditunda dulu pengerjaannya.

Kedua, Membuat jadwal harian/mingguan. Catat janji temu, kelas dan pertemuan pada buku/tabel kronologis. Selalu mengetahui jadwal selama sehari, dan selalu pergi tidur dengan mengetahui kamu sudah siap untuk menyambut besok.

Ketiga, Merencanakan jadwal yang lebih panjang. Gunakan jadwal bulanan sehingga kamu selalu bisa merencanakan kegiatanmu lebih dulu. Jadwal ini juga bisa mengingatkanmu untuk membuat waktu luangmu dengan lebih nyaman.

Rencana Jadwal Belajar Efektif:
• Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan dan kegiatan hiburan.
• Prioritaskan tugas-tugas.
• Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas.
• Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review.
• Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar.
• Pilih tempat yang nyaman (tidak mengganggu konsentrasi) untuk belajar.
• Rencanakan juga “deadline”.
• Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi/siang/sore hari.
• Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan.
• Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri!

Perilaku korupsi elite politik tersebut menambah buram potret politik Indonesia yang sarat penyakit tindak pidana korupsi. Dalam catatan saya, dari hasil jerih lelahnya, KPK telah menjaring pelaku korupsi di KPU, KY, BI, Kejagung, dan kini DPR. Hal itu membuktikan bahwa sindroma korupsi telah mencemari institusi negara dari eksekutif, legislatif, bahkan hingga yudikatif, organ yang seharusnya imun dari korupsi.

Perilaku Al Amin Nasution tersebut merupakan potret sebagian besar pejabat dan elite di negeri duka ini, suatu kultur kleptokrasi. Amin yang dalam rumpun semitik berarti sungguh benar ternyata bertolak belakang dengan perilaku penyandang nama tersebut. Amin yang tidak amin.

Interpretasi Buruk
Tertangkapnya anggota DPR dan birokrasi lokal dalam dugaan suap memuluskan alih hutan lindung itu menimbulkan ragam interpretasi buruk dan preseden negatif. Pertama, di tengah seruan dunia atas global warming, kasus Amin menjadi indikator buruk bahwa elite politik tidak memiliki political will dalam konservasi ekosistem bagi rekreasi alam sebagai habitat manusia yang asri dan bersahabat.

Tuhan menciptakan alam sebagai ruang bagi manusia untuk menjalankan shalom (perdamaian). Manusia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu dengan harapan di tangan manusia sebagai citra Sang Khalik, alam bukan saja bertahan, malah berkembang.

Tetapi, sejak Nabi Adam mengeksploitasi pohon ara untuk menutupi ketelanjangan akibat dosanya, sejak saat itu alam terus tergerus eksploitasi hingga kini dan dampaknya sangat tidak bersahabat dengan manusia. Karena itulah, sejak semula Tuhan telah memperingatkan manusia, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jika manusia mementingkan diri, maka alam yang Tuhan cipta demikian baik akan menjadi tidak baik. Hal itulah yang kita lihat sekarang. Demi kepentingan segelintir elite, alam dieksploitasi sehingga bukan hanya tidak bertahan, tetapi malah hancur. Akibatnya ditanggung oleh manusia, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Kedua, dalam kasus suap itu, kita melihat bahwa wakil rakyat mengalami malfungsi dan disfungsi, bukan lagi mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah, malah memperjuangkan libido profit finansial elite di daerah. Inilah yang harus terus dikontrol oleh publik. Masyarakat di daerah diabaikan dengan ragam derita dan air mata karena telinga wakil rakyat disumbat oleh gratifikasi elite di daerah.

Ketiga, dalam rangkaian pilkada di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, masyarakat hendaknya waspada terhadap janji bulus para kandidat pemimpin yang katanya memperjuangkan nasib rakyat, mencintai rakyat, tetapi toh akhirnya ke Jakarta mencari jalan bagi keuntungan sendiri, bukan kepentingan rakyat.

Rule of Law
Ada tiga dasar mengapa kasus suap itu merupakan pencederaan terhadap demokrasi konstitusional di bawah rule of law yang kita anut. Pertama, menurut ahli hukum A.V. Dicey, dua unsur pertama rule of law dalam arti klasik adalah supremacy of the law dan equality before the law (dikutip Wade dan Philips, 1965). Kedua unsur ini dilanggar dalam kasus suap tersebut. Hukum tidak lebih berkuasa daripada uang dan koruptor, sedangkan ekuitas warga negara diukur berdasarkan suap.

Kedua, Miriam Budiardjo menegaskan, salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law adalah institusi-institusi negara yang independen (2008). Dengan kasus ini, lengkaplah sudah dependensi institusi, khususnya legislatif pembuat dan pengontrol regulasi.

Ketiga, Henry B. Mayo menekankan nilai terpenting dalam demokrasi, yakni penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga (1960). Yang terjadi malah penyelesaian kasus alih hutan secara personal, di luar kaidah hukum dan kelembagaan.

Sekalipun kasus itu amat menyayat hati, ketekunan memimpikan dan mengupayakan law enforcement bagi proses demokratisasi harus terus diupayakan. Semoga!

]]>